Dari Daerah Tertinggal Menuju Daerah Pariwisata
Sabtu, 07 Juni 2008
Oleh : Tamrin Kiram, Koordantor Program Studi Non-Reguler Ilmu Politik, Fisip Unand
Kementrian Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal mencatat bahwa terdapat 139 daerah tertinggal (IDT) di Indonesia saat ini, kabupaten Pesisir Selatan menurut Bupati Nasrul Abit dalam lecturer series lustrum Fisip Unand ke 15 berada dalam urutan ke 139 daerah tertinggal tersebut. Sebagai sebuah daerah tertinggal, 2 tahun masa kepemimpinan beliau sebagai bupati di kabupaten terluas di Sumatera Barat ini diisi oleh upaya pengentasan kemiskinan.

Meskipun berbagai upaya dan pendekatan dilakukan seperti melalui Program Keluarga Harapan (KPH) yang telah melakukan renovasi sekitar 651 buah rumah penduduk yang tidak layak huni, tetapi hasil nyata dari program pengentasan kemiskinan tersebut tidak kelihatan. Salah satu persoalan yang dihadapi dalam program pengentasan kemiskinan tersebut menurutnya adalah terlalu banyaknya masyarakat yang mengaku miskin, dalam program pengentasan kemiskinan tersebut terdapat 5 kritieria kemiskinan diantaranya miskin, mendekati miskin, tidak miskin.

Untuk mengantisipasi hal tersebut maka bupati mengumpulkan sekitar 251 ustadz untuk memberi pengarahan kepada masyarakat bahwa pengakuan sebagai orang miskin tersebut sebagai sikap dan tingkahlaku tidak terpuji yang mengambil hak orang miskin sesungguhnya. Kegagalan untuk menghasilkan karya nyata program pengentasan kemiskinan tersebut mengalihkan program pengentasan kemiskinan yang mendorongnya sebagai orang pertama sebelum Kepala Daerah Tingkat II lainnya di Indonesia yang menolak gagasan Presiden pengentasan kemiskinan melalui Bantuan Tunai Langsung (BLT) kepada strategi pembangunan yang bisa menghasilkan efek berkelanjutan (multiflier effect) melalui pembangunan pariwisata.

Efek multiflier dari pembangunan pariwisata ini adalah melalui penciptaan berbagai bentuk kerajinan tangan sebagai industri rakyat yang dihasilkan oleh kedatangan para turis asing maupun lokal, kawasan Mandeh disamping berbagai pulau-pulau lainnya seperti pulau Cingkuak, Cubadak dijadikan resort internasional. Terdapat kawasan wisata laut yang memiliki iklim terbuka yang bebas didatangi oleh kebudayaan global serta kawasan wisata darat yang lebih banyak menjual assets budaya lokal kepada kepentingan turis asing manca negara, seperti tari kail dan beberapa kesenian lokal rakyat lainnya untuk ditempatkan sebagai bahagian event-event.paket wisata nasional dan internasional.

Beberapa event internasional yang dikemas dalam paket wisata tersebut diantaranya terbang layang di pantai Carocok, upaya Pemda untuk menjadikan pantai Painan sebagai kawasan wisata laut yang menghadirkan 2 buah kapal kaca tembus pandang yang bisa melihat melihat pemandangan bawah laut merupakan bentuk pemerintah untuk menghadirkan wisata bahari Bunaken Menado di Painan. Wisata alam yang dirancang oleh Pemda Pesisir Selatan saat ini sebagai promosi pariwisata yang muncul sejak kunjungan Presiden melihat potensi wisata Pesisir Selatan akibat gempa bumi Bengkulu 7,3 SR yang menghancurkan wilayah muko-muko sekitarnya merupakan bahagian pengembangan wisata Sumatera Barat sebagai 10 obyek wisata Indonesia, wisata alam ini kemudian dilanjutkan ke daerah Danau Kembar di Alahan Panjang yang kemudian dilanjutkan menjadi wisata budaya ke Batusangkar.

Upaya Pemerintah Pesisir Selatan untuk menjadikan daerah tersebut tidak hanya sebagai kawasan wisata alam tetapi juga kawasan wisata budaya dapat dilihat dari upaya pemerintah untuk melakukan renovasi rumah mande Rubiah di Lunang, Silaut, mande Rubiah dianggab sebagai simbol identitas masyarakat Pesisir Selatan sebagai bahagian dari Kerajaan Pagaruyung. Namun penolakan mande Rubiah terhadap tawaran Pemerintah Daerah untuk menjadikan rumah tersebut sebagai cagar budaya merupakan salah satu hambatan pengembangan wisata budaya ini. Pengembangan wisata budaya ini merupakan bentuk pariwisata khas Sumatera Barat yang tidak bersifat all in (terbuka) dari semua nilai.

Koordinasi dengan beberapa kabupaten tetangga yang terkait dengan dengan pengembangan wisata tersebut dilakukan oleh pemerintah Pesisir Selatan melalui pembangunan jalan yang menghubungkan daerah terpencil dari Painan ke Padang dan Painan ke Solok, hambatan koordinasi tersebut sebagaimna yang dijelaskan oleh Bupati berada dari kurang responnya pemerintah daerah kabupaten tetangga terhadap gagasan ini, seperti langkah pembuatan jalan baru dari sungai pisang yang sudah rampung dilakukan sampai ke Sungai Pinang. Tetapi tidak ada kelanjutna dari Pemko Padang untuk melanjutkan pembangunan jalan dari Sungai Pinang tersebut ke Padang sebagai bentuk komitmen bersama antara Pemko Padang dengan Pemda Pesisir Selatan.

Koordinasi antara beberapa kabupaten yang terkait dengan pengembangan obyek wisata sebagai assets komoditi jasa industri Sumatera Barat merupakan salah satu bentuk hambatan Visit The Indonesian Year yang dicanangkan pemerintah, keberhasilan prmosi wisata ini dapat dilihat dari kemampuan pemerintah Malaysia yang mampu mendatangkan wisatawan mancanegara melebih jumlah penduduknya melalui atribut-atribut “The Truly Asia” dengan mengadopsi budaya asing yang diklaim sebagai budaya lokal negara tersebut. Koordinasi antara pemerintah dengan stake holders yang terkait dengan pengembangan jasa pariwisata, seperti pemilik hotel dan restoran merupakan bentuk kebijaksanaan pengembangan wisata terpadu (integrated) yang menghasilkan efek multiflier terhadap pengembangan industri kerajinan rakyat dan sektor perekonomian rakyat lainnya. (***)

< Sebelumnya S